BSSN: Serangan Siber Hacker Bjorka Intensitas Rendah

Bangkinang - Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian menyebutkan aksi pencurian data yang dilakukan hacker Bjorka ini terbilang sebagai serangan siber klasifikasi rendah.

Hal itu ia ungkapkan merespon rentetan kebocoran data yang dilakukan oleh Bjorka terhadap data penting warga negara Indonesia, Bjorka mengumbar data-data pribadi pemerintah, sampai membocorkan dokumen kepresidenan yang salah satunya dari Badan Intelijen Indonesia (BIN) untuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara luas di internet.

"Data itu kan ada klasifikasinya sejauh mana, tentu juga dilihat waktu dan sebagainya," ujar Hinsa dalam konferensi pers di kantor BSSN, Sawangan, Depok, Jawa Barat, Selasa (13/9/2022).

"Kita berada di era dan ruang digital ini, memang dengan isu yang beredar sekarang masyarakat diharapkan menyikapinya dengan tenang ya, bukan berarti abai. Intensitasnya kalau dalam serangan siber itu intensitas rendah, ada klasifikasinya," sambungnya.

Kendati aksi Bjorka terbilang serangan siber dengan intensitas rendah, Hinsa tak ingin hal itu semakin naik trennya. Untuk itu, ia mengimbau agar seluruh pihak untuk bersama-sama andil dalam keamanan siber Indonesia.

"Kalau kita bersatu di ruang nyata sehingga kita dulu merebut kemerdekaan, semangat itu harus ada di ruang siber. Jadi, persatuan semangat kebersamaan, semangat kebangsaan itu harus sama juga di ruang siber. Mengimbau semua pihak saling bergandengan tanganlah kita, ini persoalan kita semua," tutur Hinsa.

Bjorka jadi buah mulut usai melakukan aksi dengan menjual data-data penting warga negara Indonesia yang mengantongi identitas seperti nama nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, usia, Kartu Tanda Penduduk (KTP), email, nomor ponsel, NIK, nomor KK, operator seluler, hingga tanggal registrasinya.

Bahkan, akhir-akhir ini hacker tersebut melakukan doxing sejumlah pejabat tinggi pemerintahan, mulai dari Menkominfo Johnny G. Plate, Mendagri Tito Karnavian, Menkopolhukam Mahfud MD, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan, sampai Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Presiden RI Joko Widodo kemudian membentuk tim khusus emergency response team ini menyusul sejumlah serangan siber dari hacker Bjorka ke instansi negara dan doxing pejabat pemerintahan yang terdiri dari BSSN, Kementerian Kominfo, dan Badan Intelijen Negara (BIN).